DUMAI, (RIAUBERANTAS.COM) – Aliansi Dumai Untuk Keadilan (ADUK) mendatangi Mapolres Dumai pada Senin (31/8/2026) siang. Kehadiran massa aliansi ini bertujuan untuk mengawal ketat jalannya pemanggilan pemeriksaan terhadap Asrudiar alias Rudi. Langkah pengawalan ini dipicu oleh kekecewaan mendalam warga terhadap alur penanganan perkara yang dinilai dipaksakan.
Duduk perkara ini berakar dari insiden dugaan pengeroyokan dan penganiayaan bersama yang terjadi di depan pintu masuk PT IBP, Lubuk Gaung, pada Selasa (11/8/2026) silam. Pasca-kejadian, aksi saling lapor terjadi di Polsek Sungai Sembilan yang dilakukan oleh Asrudiar (Rudi) dan seorang warga berinisial SU.
Rudi melayangkan laporan dengan nomor LP/B/24, sementara SU melayangkan laporan yang diduga dibuat sebagai tandingan dengan nomor LP/B/25. Melalui proses penyidikan yang bergulir di Sat Reskrim Polres Dumai atas laporan milik Rudi (LP/B/24), penyidik telah menetapkan dua orang dari pihak lawan, yakni AZ dan SU, sebagai tersangka pada 22 Agustus 2026 lalu.
Namun, keanehan hukum mencuat ketika laporan tandingan nomor LP/B/25 yang diajukan oleh SU justru memosisikan Rudi sebagai tersangka di Polsek Sungai Sembilan.
Kepada Riauberantas.com, perwakilan Aliansi ADUK secara blak-blakan menduga adanya upaya pengondisian perkara secara terstruktur untuk mengarahkan kasus ini agar diselesaikan melalui jalur perdamaian atau Restorative Justice (RJ).
“Kami dari Aliansi ADUK menduga dari awal penanganan kasus ini, pihak Kepolisian terus mengarahkan ke jalur RJ. Kami menduga kuat ini adalah perbuatan pemaksaan untuk menekan psikologis korban agar mau menerima perdamaian,” ujar perwakilan ADUK di Mapolres Dumai, Senin (31/8/2026).
Pihaknya menilai penetapan status tersangka terhadap Rudi dan Igo terkesan dipaksakan hanya demi memuluskan opsi perdamaian tersebut. ADUK menduga, laporan tandingan milik SU sengaja dihidupkan untuk dijadikan alat sandera hukum agar posisi tawar perkara menjadi seimbang.
“Laporan tandingan yang diajukan oleh SU di hari yang sama itu kami duga kuat dijadikan senjata untuk menakut-nakuti korban utama. Ketika pelaku dari pihak lawan sudah terpojok dengan status tersangka di Polres Dumai, status tersangka baru untuk Rudi sengaja dimunculkan agar korban berada dalam posisi terjepit. Hal ini diduga merupakan perbuatan pemaksaan untuk membuat korban terpaksa mundur dan menyetujui kesepakatan damai,” tambahnya.
ADUK juga mengingatkan bahwa aturan RJ sejatinya adalah instrumen sukarela untuk memulihkan hak korban yang dirugikan, bukan untuk membebaskan pelaku pengeroyokan dari jerat hukum melalui pemaksaan terselubung. Pengarahan RJ secara terus-menerus ini dikhawatirkan dapat merusak rasa keadilan publik jika korban yang tidak bersalah dipaksa memegang status tersangka hanya agar merasa cemas akan ancaman penahanan.
“Kami tidak anti perdamaian, tetapi kami menolak keras segala bentuk pemaksaan damai yang memanfaatkan tekanan status hukum. Menjadikan Rudi sebagai tersangka atas laporan SU demi memuluskan dugaan pengondisian RJ adalah tindakan yang mencederai keadilan,” tegas perwakilan ADUK.
Di akhir pernyataannya, ADUK secara resmi mendesak kepolisian untuk menghentikan segala upaya pemaksaan jalur damai dan melakukan peninjauan kembali secara jujur dan objektif terhadap laporan LP/B/25 tersebut. ADUK meminta agar proses hukum dibiarkan berjalan transparan dan berlandaskan keadilan yang murni bagi korban.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan aliansi dan tim penasihat hukum masih bersiaga mengawal jalannya pemeriksaan Rudi di Sat Reskrim Polres Dumai.
