PEKANBARU – Tensi politik di internal Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) memuncak. Hari ini, Senin (27/4/2026), aliansi mahasiswa yang dimotori BEM KM FMIPAKES, BEM FSI, dan HIMADIKUM melayangkan mosi keras terhadap Presiden Mahasiswa (Presma) UMRI. Presma dituding telah mengkhianati arah perjuangan mahasiswa.
Aliansi tersebut mendatangi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) KM UMRI untuk menyerahkan surat tuntutan. Mereka mendesak fungsi pengawasan diperketat dan menuntut adanya ruang diskusi publik guna membedah kebijakan BEM KM yang dianggap tidak akuntabel.
”Kami hadir untuk menegaskan pentingnya transparansi. Ini bukan serangan personal, tapi tanggung jawab moral menjaga marwah organisasi,” tegas perwakilan aliansi dalam keterangan resminya, Senin (27/4/2026).
3 Dosa yang Digugat Aliansi:
1. Stagnasi Isu Polda Riau: Aliansi menuntut pertanggungjawaban atas terhentinya tindak lanjut aksi demonstrasi pada 6 Maret 2026 di Polda Riau. Mandeknya isu ini menimbulkan spekulasi adanya kompromi politik di tingkat elit mahasiswa.
2. Kecurigaan Kooptasi ‘Green Policing’: Agenda Kemah Kebangsaan hasil kolaborasi dengan Polda Riau dinilai sebagai upaya sistematis untuk menjinakkan nalar kritis mahasiswa. Aliansi mempertanyakan transparansi dan tujuan di balik kolaborasi tersebut.
3. Opasitas Program Kerja: Aliansi mengecam penetapan program kerja BEM KM yang dilakukan tanpa melibatkan uji publik secara objektif, sehingga mencederai prinsip demokrasi di lingkungan kampus.
Aliansi menegaskan bahwa kepercayaan publik mahasiswa saat ini sedang dipertaruhkan, Mereka menuntut keberanian BEM KM untuk bertanggung jawab secara terbuka.
Plt DPM KM UMRI Angkat Bicara
Menanggapi “serangan” surat tuntutan tersebut, pihak legislatif mahasiswa berjanji akan mengambil langkah penengah.
”Kami sudah menerima surat tuntutan tersebut. Selanjutnya, kami akan membuat forum dialog terbuka bersama seluruh ORMAWA selingkup Universitas Muhammadiyah Riau,” ujar Plt DPM KM UMRI.
Aliansi berharap janji DPM ini segera terealisasi dalam bentuk tindakan konkret, bukan sekadar diskusi formal di atas kertas. Mereka memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
