PEKANBARU, RiauBerantas.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melakukan audiensi ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Kamis (5/11/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi dan persiapan pemenuhan hak pilih warga binaan dalam pelaksanaan pemilu mendatang.
Salah satu agenda utama dalam audiensi tersebut adalah membahas perencanaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembahasan meliputi pemetaan domisili warga binaan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan TPS Khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, kedua pihak juga membahas sejumlah aspek teknis penyelenggaraan pemungutan suara di lingkungan Rutan, mulai dari kebutuhan administrasi, pendataan warga binaan hingga berbagai persiapan untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar.
Audiensi tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan suara pada periode sebelumnya. Sejumlah kendala yang pernah dihadapi menjadi bahan diskusi bersama guna mengidentifikasi permasalahan sekaligus merumuskan langkah perbaikan untuk pelaksanaan pemilu berikutnya.
Melalui koordinasi ini, KPU Kota Pekanbaru dan Rutan Kelas I Pekanbaru berupaya membangun sinergi berkelanjutan agar seluruh tahapan persiapan pemilu di lingkungan pemasyarakatan dapat terlaksana sesuai prosedur.
Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru, Erwin Siregar, menyatakan komitmennya untuk mendukung setiap upaya koordinasi dan persiapan penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pemenuhan hak pilih merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus tetap dijamin, termasuk bagi warga binaan yang sedang menjalani masa pidana.
Keterbatasan ruang gerak selama menjalani masa pembinaan tidak boleh menjadi penghalang bagi warga binaan untuk menggunakan hak pilih dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.
Dengan koordinasi sejak dini, diharapkan penyelenggaraan pemilu di lingkungan Rutan Kelas I Pekanbaru mendatang dapat berlangsung tertib, lancar, dan mampu mengakomodasi hak politik seluruh warga binaan yang memenuhi persyaratan.
