PEKANBARU || Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Senin (9/2/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Kesbangpol Provinsi Riau.
Rakor dipimpin langsung Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Boby Rachmat, S.STP., M.Si., dengan fokus pembahasan isu-isu strategis tahun 2026, pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), serta evaluasi Indikator Kinerja Utama, meliputi Indeks Harmoni dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
Sejumlah isu krusial menjadi perhatian, antara lain penanganan konflik sosial, penyebaran ideologi dan paham IRET, tahapan pembentukan Paskibraka, penguatan mitigasi dan kewaspadaan dini keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pengawasan organisasi kemasyarakatan, serta perkembangan penanganan pengungsi Rohingya di Riau.
Paparan dari Direktorat Intelkam Polda Riau turut menyoroti kalender kamtibmas Februari 2026, dinamika kerja sama operasional (KSO) PT Agrinas, dampak penertiban kawasan hutan terhadap perusahaan, prakiraan cuaca dan potensi bencana, fluktuasi harga bahan pokok, hingga pengamanan objek wisata menjelang libur Idulfitri 1447 Hijriah.
Dalam sesi diskusi, para Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota menyampaikan kondisi aktual daerah masing-masing, mencakup persoalan Paskibraka, konflik sosial, pengawasan ormas, capaian Indeks Harmoni, peredaran narkoba, konflik lahan, aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), serta penanganan pengungsi Rohingya.
Rakor menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut, di antaranya pembahasan Paskibraka akan dilakukan melalui rapat khusus, rekomendasi calon Paskibraka diharapkan berasal dari kepala daerah, penanganan pengungsi Rohingya akan terus dikomunikasikan melalui rapat koordinasi bulanan, serta pembentukan grup komunikasi WhatsApp baru untuk memperkuat koordinasi antar Kesbangpol se-Provinsi Riau.(*Red)
