PEKANBARU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru kembali menorehkan prestasi membanggakan. Instansi pengelola pajak daerah ini berhasil meraih Peringkat II dalam Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan nilai 93,67, yang masuk dalam kategori “Sangat Memuaskan”.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, H. Agung Nugroho SE MM, kepada Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, T. Denny Muharpan SH MH, dalam rangkaian acara Festival Literasi Pekanbaru Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Rabu (17/06/2026).
Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, T. Denny Muharpan SH MH, mengatakan bahwa raihan ini merupakan bukti nyata komitmen jajarannya dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan inovatif di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, tata kelola kearsipan bukan sekadar persoalan menata dokumen fisik, melainkan peran strategis dalam menjaga memori kolektif organisasi serta menjadi landasan hukum dalam pengambilan kebijakan yang transparan dan efisien.
”Penghargaan ini menjadi amunisi tambahan bagi seluruh pegawai untuk terus konsisten membangun sistem kearsipan yang tertib dan mudah diakses. Bagi Bapenda, arsip bukan hanya soal dokumen internal, tetapi juga data riwayat wajib pajak yang krusial bagi pelayanan publik,” ujar Denny.
Ia menekankan, sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bapenda memiliki beban tanggung jawab besar dalam mengelola arsip. Data riwayat wajib pajak harus dikelola dengan presisi agar pelayanan kepada masyarakat tetap akurat, cepat, dan terpercaya.
”Apresiasi dari Pemerintah Kota ini menjadi bukti bahwa pengelolaan kearsipan ke depan harus semakin kuat, tidak hanya secara fisik tetapi juga digitalisasi. Tujuannya tentu agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik Bapenda terus meningkat,” tambahnya.
Ke depan, Bapenda Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan kearsipan berbasis elektronik. Hal ini dilakukan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik sekaligus memastikan setiap dokumen negara tersimpan dengan aman, sistematis, dan terintegrasi secara nasional.
