PEKANBARU || Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pengawas Kebijakan Nasional (DPP-SPKN) menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025.
Sorotan tersebut mencuat setelah beredarnya informasi di ruang publik mengenai pengadaan APE melalui penyedia CV Gada Agung Manunggal yang berlokasi di Yogyakarta dengan nilai kontrak sebesar Rp3.478.468.494. APE tersebut disebut-sebut digunakan dalam kegiatan lomba pengembangan APE yang dilaksanakan sekitar Oktober 2025.
Sekretaris Jenderal DPP-SPKN, Frans Sibarani, menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi menyimpulkan adanya pelanggaran dalam kegiatan tersebut.
“Kami tidak menyatakan adanya penyimpangan atau kesalahan dalam pengadaan itu. Namun sebagai bagian dari kontrol sosial, kami memandang penting adanya keterbukaan informasi kepada publik agar tidak berkembang persepsi yang keliru,” ujar Frans dalam keterangan persnya. Selasa 17/2/26.
Menurutnya, setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah pada prinsipnya telah diatur melalui mekanisme dan regulasi yang jelas, termasuk melalui sistem katalog elektronik. Apabila seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan, lanjut dia, maka penjelasan resmi dari instansi terkait justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat.
“Transparansi akan melindungi semua pihak. Klarifikasi terbuka mengenai spesifikasi teknis, harga satuan, volume pengadaan, serta mekanisme pemilihan penyedia akan membantu masyarakat memahami konteks secara utuh,” katanya.
DPP-SPKN menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan bentuk tuduhan terhadap pihak manapun, melainkan dorongan agar tata kelola anggaran pendidikan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan keterbukaan.
Frans juga menyatakan pihaknya membuka ruang dialog dan klarifikasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu maupun pihak penyedia guna memastikan informasi yang berkembang tetap proporsional.
“Kami menghormati kewenangan institusi terkait dan percaya setiap instansi memiliki komitmen terhadap integritas. Klarifikasi resmi akan menjadi langkah terbaik untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Namun demikian, dalam kesempatan jumpa pers tersebut, Frans menyebut pihaknya tengah mengkaji langkah lanjutan dan tidak menutup kemungkinan akan melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak berwenang apabila ditemukan indikasi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.(*Red)
