PEKANBARU || Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyelenggarakan Rapat Pembahasan Kinerja Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam memperkuat evaluasi dan perencanaan kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Provinsi Riau. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 13 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Pekanbaru.
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan MPDN dari Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan. Masing-masing MPDN diminta menunjuk lima orang perwakilan untuk mengikuti rapat, guna memastikan pembahasan kinerja dapat berlangsung secara komprehensif dan representatif .
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi MPDN sekaligus menyusun arah kebijakan dan peningkatan kinerja di tahun 2026. Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, penguatan koordinasi, serta peningkatan kualitas pengawasan terhadap notaris di wilayah Provinsi Riau.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan rapat ini. Meskipun berhalangan hadir secara langsung karena tugas kedinasan lain, Kepala Kantor Wilayah tetap berpartisipasi secara tidak langsung melalui arahan dan kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan rapat pembahasan kinerja tersebut.
Dalam pelaksanaannya, rapat difokuskan pada pemetaan capaian kinerja sebelumnya, identifikasi tantangan yang dihadapi MPDN, serta perumusan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sinergi antara Kanwil Kemenkum Riau dan MPDN menjadi poin penting yang terus diperkuat.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas MPDN di seluruh wilayah Provinsi Riau. Dukungan pimpinan, termasuk dari Kepala Kantor Wilayah, menjadi energi positif dalam mewujudkan tata kelola pengawasan notaris yang lebih baik dan berintegritas.
Melalui Rapat Pembahasan Kinerja Tahun 2026 ini, diharapkan MPDN se-Provinsi Riau mampu menyusun langkah konkret yang selaras dengan kebijakan nasional Kementerian Hukum, serta memberikan kontribusi nyata dalam penegakan hukum dan pelayanan publik yang berkualitas.
