PEKANBARU, RiauBerantas.com — Antrean kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di sejumlah SPBU wilayah Riau mulai berangsur normal. Jika sebelumnya antrean mengular hingga panjang, kini kendaraan yang mengantre hanya berkisar tiga hingga lima unit pada Senin (2/11/2026).
Membaiknya kondisi tersebut diduga tidak terlepas dari penindakan aparat penegak hukum terhadap sejumlah kasus penimbunan dan penyalahgunaan distribusi solar bersubsidi di Riau.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau, Adam Syafaat, membenarkan kondisi antrean solar bersubsidi yang mulai membaik. Namun, ia mengingatkan masih adanya potensi praktik pelansiran dan penjualan solar secara ilegal yang dapat kembali memicu kelangkaan pasokan.
Menurut Adam, praktik pengangkutan solar secara tidak resmi melibatkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari truk khusus hingga mobil pribadi yang telah dimodifikasi.
Solar bersubsidi yang diperoleh melalui praktik tersebut diduga dialihkan untuk dijual kembali kepada pihak industri demi mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara solar subsidi dan solar industri.
“Yang melansir itu bukan mobil-mobil umum. Mobil mereka semuanya, ya truk juga, tapi mobil lansir. Mobil-mobil pribadi juga ada yang digunakan untuk melansir,” ujar Adam Syafaat di Pekanbaru.
Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum pengelola SPBU maupun pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari penyimpangan distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Adam menilai, penindakan terhadap sejumlah kasus penimbunan dan penyalahgunaan solar di beberapa lokasi sebelumnya telah memberikan dampak positif terhadap kondisi antrean di SPBU.
Hal itu terlihat dari berkurangnya kendaraan yang diduga digunakan untuk melansir solar bersubsidi.
“Setelah terbuka di beberapa tempat, sekarang sudah bagus. Antrean sudah normal dan mobil-mobil yang melansir sudah tidak terlihat lagi,” ungkapnya.
Meski kondisi mulai membaik, Komisi II DPRD Riau meminta aparat penegak hukum bersama instansi terkait tidak mengendurkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Pengawasan secara berkala, disertai penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan, dinilai penting untuk mencegah praktik serupa kembali terjadi, terutama menjelang akhir tahun.
“Jangan sampai ada lagi yang mengambil minyak tanpa izin seperti itu,” tegas Adam.
DPRD Riau berharap penyaluran solar bersubsidi tetap berjalan lancar dan tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat, khususnya sopir angkutan dan pelaku usaha yang berhak menerima BBM subsidi, tidak kembali dirugikan akibat praktik penyelewengan distribusi.
