PEKANBARU, RiauBerantas.com – Tokoh pemuda Kota Pekanbaru, Suhermanto, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekanbaru mengusut tuntas penerbitan 50 Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri proses penerbitan sertifikat tersebut, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan dasar hukum yang digunakan.
Desakan itu muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menemukan 50 SHM atas nama pihak ketiga dengan luas keseluruhan 9.362 meter persegi berada di atas tanah HPL Pemko Pekanbaru. Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 41/T/LHP/DJPKN-V.PEK/PPD.03/12/2025 tertanggal 31 Desember 2025.
“Saya meminta kepada Kejari Kota Pekanbaru agar mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam persoalan ini. Ini bukan sekadar persoalan administrasi atau salah prosedur, tetapi menyangkut aset milik pemerintah daerah yang merupakan aset masyarakat Pekanbaru,” kata Suhermanto, Selasa (10/11/2026).
Menurut Suhermanto, temuan tersebut perlu ditelusuri secara serius karena menyangkut kepastian hukum dan pengamanan aset daerah.
Terlebih, dalam perjanjian pemanfaatan tanah HPL antara Pemko Pekanbaru dan penerima manfaat disebutkan bahwa objek tanah tidak dapat dialihkan dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan pemerintah kota selaku pemegang HPL.
Persoalan semakin mengemuka setelah Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemko Pekanbaru menyatakan bahwa pemerintah kota tidak pernah memberikan rekomendasi pengalihan tanah HPL menjadi SHM kepada pihak lain, baik melalui mekanisme jual beli maupun mekanisme lainnya.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses administrasi yang menjadi dasar penerbitan 50 sertifikat tersebut. Jika tidak terdapat rekomendasi atau persetujuan dari Pemko Pekanbaru, bagaimana permohonan hak atas tanah itu diproses hingga terbit menjadi SHM?
“Pertanyaannya, bagaimana 50 SHM tersebut bisa diterbitkan di atas tanah HPL milik Pemko Pekanbaru tanpa adanya rekomendasi atau persetujuan dari pemerintah daerah? Ini yang harus ditelusuri. Warkah penerbitan sertifikat perlu dibuka untuk mengetahui siapa pemohonnya, apa dasar pengajuan haknya, serta siapa pejabat yang memproses dan menerbitkannya,” ujar Suhermanto.
Ia meminta Kejari Pekanbaru menelusuri warkah penerbitan sertifikat, riwayat penguasaan tanah, alas hak yang digunakan pemohon, serta tahapan administrasi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
Menurutnya, warkah menjadi salah satu dokumen penting untuk mengurai proses penerbitan sertifikat. Dari dokumen tersebut, dapat ditelusuri identitas pemohon, dasar pengajuan hak, riwayat bidang tanah, hingga dokumen persyaratan yang digunakan dalam proses pendaftaran tanah.
Suhermanto juga mendorong agar pihak-pihak yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat dimintai keterangan. Namun, ia menegaskan bahwa penelusuran harus dilakukan berdasarkan dokumen dan bukti agar dapat diketahui apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pertanahan maupun pengelolaan aset daerah.
“Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, saya meminta aparat penegak hukum mengusutnya secara tuntas. Status aset Pemko juga harus diperjelas dan dilindungi agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah,” katanya.
Ia turut meminta Pemko Pekanbaru berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk mencocokkan data aset, status HPL, dan 50 sertifikat yang menjadi temuan BPK. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kepastian hukum atas tanah yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
Kejari Belum Berikan Tanggapan
Upaya konfirmasi kepada Kepala Seksi Intelijen Kejari Pekanbaru, Mey Ziko, pada Senin (9/11/2026). Konfirmasi tersebut mempertanyakan apakah persoalan penerbitan 50 SHM di atas tanah HPL Pemko Pekanbaru pernah dilaporkan atau disampaikan kepada pihak kejaksaan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Mey Ziko belum memberikan tanggapan.
