DUMAI, RiauBerantas.com – Polda Riau bersama Polres jajaran terus memperkuat komitmen dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan praktik penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Dalam kurun waktu 13 hingga 19 November 2026, jajaran Polda Riau berhasil mengungkap delapan kasus dari sembilan laporan polisi yang menjadi target pengungkapan. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak sembilan orang diamankan dan 46 orang teridentifikasi sebagai korban, terdiri dari 16 warga negara Indonesia (WNI) dan 30 warga negara asing (WNA) asal Bangladesh.
Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan press release pengungkapan kasus TPPO dan penempatan PMI nonprosedural yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas I Dumai, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Dirreskrimum Polda Riau Kombes Pol. M. Hasyim Risahondua, S.I.K., M.Si., didampingi perwakilan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Dumai, Bapak M. Faizal, serta Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau, Harold Hamonangan. Turut hadir Kasubdit Renakta Polda Riau, Humas Polda Riau, serta perwakilan Satreskrim Polres Dumai dan Polres Bengkalis.
Berdasarkan hasil penyelidikan, para terduga pelaku memiliki peran berbeda dalam mata rantai tindak pidana tersebut, mulai dari penyalur, perekrut, mucikari hingga penampung. Rinciannya, satu orang berperan sebagai penyalur, satu orang perekrut, empat orang diduga sebagai mucikari, dan dua orang sebagai penampung.
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit kendaraan roda dua, satu unit kendaraan roda empat, empat unit telepon genggam, uang tunai sebesar Rp800.000, enam buku paspor, serta dua dokumen lainnya.
Dirreskrimum Polda Riau Kombes Pol. M. Hasyim Risahondua, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polda Riau dalam memberantas TPPO sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai modus kejahatan perdagangan orang.
“Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memutus mata rantai tindak pidana perdagangan orang. Kami tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap para pelaku, tetapi juga memastikan aspek perlindungan terhadap korban. Penanganan perkara akan terus dikembangkan untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain maupun jaringan yang terlibat,” tegasnya, Jumat (20/11/26)
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan penghasilan besar tanpa disertai kejelasan perusahaan, dokumen, maupun prosedur pemberangkatan.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang tidak jelas legalitasnya. Pastikan seluruh proses perekrutan dan penempatan pekerja migran dilakukan melalui jalur resmi. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau penempatan PMI secara nonprosedural, segera laporkan kepada kepolisian maupun instansi terkait,” tambahnya.
Lebih lanjut, Polda Riau akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi bersama Imigrasi, BP3MI Riau, serta Polres jajaran, baik dalam pertukaran informasi, pengawasan, pencegahan maupun penegakan hukum.
Kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi langkah penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan TPPO, mulai dari proses perekrutan, penampungan hingga pemberangkatan. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya calon pekerja migran, semakin optimal.
Polda Riau menegaskan komitmennya untuk terus melakukan langkah preventif dan represif secara profesional dan berkelanjutan guna memberantas tindak pidana perdagangan orang serta mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat.












