Kampar — Pernyataan pihak CV. Putra Mitra Agrindo yang mengklaim bahwa perizinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini masih dalam proses kini berhadapan langsung dengan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, yang menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan Persetujuan Teknis Lingkungan dari perusahaan tersebut.
PKS mini yang berlokasi di Dusun IV Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, sebelumnya telah disorot publik karena diduga telah melakukan aktivitas di lapangan tanpa dilengkapi persyaratan lingkungan yang diwajibkan regulasi.
Dalam komunikasi Sabtu, 17/1/2026 kepada Riauberantas.com, pihak perusahaan menyebut bahwa sejak September kegiatan PKS mini sudah tidak beroperasi dan izin masih dalam proses, serta akan dipenuhi sebelum tahapan commissioning. Namun saat diminta menunjukkan bukti proses perizinan, seperti tanda terima pengajuan, nomor registrasi OSS, maupun dokumen permohonan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis, perusahaan tidak dapat memperlihatkan bukti administratif yang dimaksud.
Di sisi lain, pejabat DLH Kampar dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) secara tegas menyatakan bahwa belum pernah ada pengajuan persetujuan teknis lingkungan yang masuk ke DLH Kabupaten Kampar, serta belum dilakukan peninjauan lapangan oleh bidang terkait.
Kontradiksi antara klaim “izin masih proses” dengan ketiadaan dokumen pengajuan resmi ini memperkuat sorotan publik terhadap kepatuhan perusahaan sekaligus efektivitas sistem pengawasan lingkungan di daerah.
Secara regulasi, dalih bahwa izin akan diurus sebelum commissioning dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis merupakan prasyarat sebelum kegiatan usaha dijalankan, termasuk pada tahap uji coba atau commissioning. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mewajibkan pengawasan aktif oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran.
Lebih jauh, kondisi fisik fasilitas PKS mini di lapangan, seperti kolam limbah dan penyimpanan bahan, turut menjadi perhatian publik. Meski perusahaan menyatakan tidak beroperasi, hingga kini belum ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan dan pengamanan fasilitas selama kegiatan dihentikan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait konsistensi penegakan aturan lingkungan di Kabupaten Kampar, khususnya dalam memastikan bahwa tidak ada aktivitas industri yang berjalan di luar koridor hukum, serta bahwa seluruh pelaku usaha diperlakukan setara tanpa pengecualian.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV. Putra Mitra Agrindo belum memberikan klarifikasi lanjutan maupun bukti resmi pengajuan perizinan lingkungan sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.***
