PEKANBARU || Kebijakan manajemen PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Tenayan kembali menjadi sorotan tajam publik setelah terungkap dugaan pembayaran tagihan listrik fasilitas pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) di TPA Muara Fajar yang tetap berjalan, meskipun program tersebut diketahui tidak pernah beroperasi sejak awal pemasangan KWh listrik.
Ketua Sinergi Pemuda Riau (SPR), Randi Syaputra, menyatakan bahwa berdasarkan pantauan langsung di lapangan, tidak ditemukan aktivitas produksi BBJP sejak KWh terpasang pada Januari 2023. Mesin dan peralatan hanya terlihat terpasang tanpa operasional, sementara fasilitas tampak tidak digunakan.
“Sejak KWh dipasang, program ini tidak pernah berjalan. Tidak ada produksi, tidak ada aktivitas, tetapi biaya listrik tetap dibayarkan. Ini bukan lagi soal teknis, melainkan persoalan kebijakan dan tata kelola,” tegas Randi, Rabu (1/1/2026).
SPR mengungkap bahwa fasilitas BBJP tersebut menggunakan sambungan listrik pascabayar 3 fasa dengan daya 66.000 VA, tercatat pada ID Pelanggan/nomor meteran 181300675574, dengan estimasi beban biaya sekitar Rp2.641.062 per bulan.
“Jika dihitung sejak Januari 2023 hingga November 2025 atau selama 35 bulan, total biaya listrik yang telah dibayarkan diperkirakan mencapai Rp92.437.170 atau sekitar Rp92,4 juta. Ini angka signifikan untuk sebuah program CSR yang faktanya tidak pernah berjalan,” ungkap Randi.
SPR juga menyoroti dugaan bahwa sejak November 2023, beban pembayaran listrik fasilitas BBJP tersebut dialihkan ke PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Tenayan. Menurut Randi, jika pengalihan ini dilakukan sementara program tidak beroperasi sejak awal, maka kebijakan tersebut semakin memperkuat indikasi pemborosan dan lemahnya akuntabilitas pembiayaan.
Lebih jauh, SPR mengungkap ketidakjelasan dasar administrasi kerja sama (PKS) dalam program BBJP tersebut. Berdasarkan penelusuran, program awalnya dilaksanakan melalui kerja sama antara DLHK Kota Pekanbaru dengan PJB Tenayan, yang kemudian berubah secara administrasi menjadi kerja sama dengan UIK SBU.
Namun, dokumen perubahan PKS tersebut belum tuntas secara hukum. Dokumen peralihan kerja sama yang diperlihatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru pada 2 Februari 2024 diketahui belum ditandatangani oleh Hendra Apriadi selaku Pihak Pertama sekaligus Kepala DLH Kota Pekanbaru.
“Artinya, sampai hari ini perubahan PKS itu belum sah sepenuhnya. Ini krusial, karena pembiayaan berjalan, tetapi dasar kerja samanya belum memiliki kekuatan hukum yang lengkap,” tegas Randi.
Dengan kondisi tersebut, SPR mempertanyakan apa dasar hukum dan kebijakan PLN Nusantara Power Tenayan membayarkan tagihan listrik fasilitas BBJP. Menurut Randi, dalam tata kelola BUMN dan keuangan negara, setiap pembayaran harus didasarkan pada perjanjian yang sah, kegiatan yang berjalan, dan manfaat nyata.
“Program tidak berjalan sejak awal, PKS belum sah, tetapi tagihan listrik dibayar dan bahkan dialihkan ke unit lain. Pertanyaannya sederhana: dasar hukumnya apa?” ujarnya.
SPR menilai kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, ketentuan TJSL BUMN, serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, karena pembiayaan dilakukan tanpa aktivitas nyata dan dasar perjanjian yang sah, sehingga bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (GCG).
“Ini bukan tuduhan pidana, tetapi indikasi kuat adanya cacat kebijakan dan administrasi. Jika pembiayaan dilakukan tanpa aktivitas dan tanpa dasar perjanjian yang sah, maka potensi kerugian keuangan perusahaan negara menjadi nyata,” kata Randi.
SPR mendesak manajemen PLN Nusantara Power Tenayan dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan program BBJP, serta memastikan ke depan pengelolaan CSR dijalankan dengan dasar hukum yang jelas, aktivitas nyata, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada manajemen PLN Nusantara Power UBP Tenayan Raya belum mendapat tanggapan resmi.***
