BENGKALIS, RiauBerantas.com — Kelangkaan Pertalite di Pulau Bengkalis memicu kritik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bengkalis terhadap kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin). PMII mendesak Bupati Bengkalis mengevaluasi Kepala Disdagperin, Zulpan, S.T., jika persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) tersebut terus berlarut tanpa solusi konkret.
Ketua PMII Kabupaten Bengkalis, Mizan, menilai koordinasi Disdagperin dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sejak Juli 2026 semestinya menghasilkan langkah nyata. Namun, menurut dia, masyarakat di sejumlah wilayah pelosok Pulau Bengkalis masih menghadapi kesulitan mendapatkan Pertalite.
“Jangan berlindung di balik aturan untuk membenarkan persoalan yang tak kunjung selesai! Kami tidak meminta Disdagperin melanggar regulasi. Kami menuntut kepala dinas menunjukkan kemampuan mencari solusi konkret agar masyarakat pelosok tidak terus menjadi korban buruknya akses distribusi BBM,” tegas Mizan Ketua PMII Kabupaten Bengkalis.
PMII juga mempersoalkan arahan agar masyarakat membeli BBM dengan mengantre langsung di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Menurut Mizan, pendekatan tersebut belum tentu menjawab kebutuhan warga yang tinggal jauh dari pusat kota.
“Apa logikanya masyarakat yang tinggal 30–70 kilometer dari SPBU justru disuruh mengantre di sana? Apakah Kadis Dagperin memahami kondisi geografis Bengkalis dan beban yang harus ditanggung masyarakat? Kebijakan distribusi tidak boleh hanya terlihat tertib di atas kertas, tetapi justru menyulitkan warga di lapangan. Kalau akses masyarakat pelosok tidak diperhitungkan, lalu di mana keberpihakan pemerintah?” tegas PMII.
PMII Pertanyakan Hasil Koordinasi dengan BPH Migas
Mizan mempertanyakan tindak lanjut koordinasi Disdagperin dengan BPH Migas. Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan hasil pertemuan, kebijakan yang telah diambil, serta langkah terukur untuk memperbaiki akses BBM bagi masyarakat.
Menurut PMII, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan penjelasan mengenai aturan distribusi. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan jarak tempuh warga, keterbatasan akses transportasi, dan kebutuhan BBM untuk kegiatan sehari-hari.
“Kalau sudah berkoordinasi berbulan-bulan, apa hasil nyatanya? Jangan sampai koordinasi hanya menjadi agenda seremonial, sementara rakyat masih harus menempuh jarak jauh, mengantre berjam-jam, bahkan kesulitan mengantar anak ke sekolah karena Pertalite sulit didapat. Di mana tanggung jawab dan langkah antisipasi Disdagperin?” lanjut Mizan.
PMII menegaskan, Bupati Bengkalis perlu mengevaluasi kinerja Kepala Disdagperin apabila persoalan distribusi Pertalite terus berulang tanpa perbaikan yang terukur.
“Jabatan publik bukan sekadar memberikan pernyataan ketika masalah mencuat, melainkan menghadirkan penyelesaian. Jika masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama tanpa perbaikan nyata, evaluasi terhadap kepala dinas harus menjadi langkah serius. Rakyat membutuhkan kepastian dan hasil kerja, bukan alasan yang terus diulang,” tutup Mizan ketua PMII Kabupaten Bengkalis.
Zulpan Mengaku Cek Antrean Bersama Pertamina
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Disdagperin Kabupaten Bengkalis, Zulpan, S.T., memberikan keterangan tambahan kepada Redaksi Satuju.com.
“ Kemarin kite dengan pihak pertamina cek antrian di setiap spbu di bengkalis,” ujar Zulpan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Disdagperin bersama Pertamina telah melakukan pengecekan antrean di SPBU di Bengkalis. Namun, keterangan itu belum menjelaskan hasil pemeriksaan, penyebab kesulitan masyarakat di wilayah pelosok, maupun langkah konkret yang akan ditempuh untuk memperbaiki distribusi Pertalite.
Redaksi juga meminta Zulpan menjelaskan apakah pengecekan tersebut menghasilkan rekomendasi atau kebijakan lanjutan, terutama bagi masyarakat yang harus menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk mendapatkan BBM.
Unggahan Instagram Soroti Keterbatasan Akses BBM
Sebelumnya, akun Instagram bengkalis_riau mengunggah informasi mengenai sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite di Pulau Bengkalis. Unggahan itu menyoroti antrean kendaraan di SPBU serta kemampuan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan warga hingga pelosok desa.
Dalam unggahan tersebut, Zulpan disebut membenarkan adanya antrean pembelian BBM. Ia juga dikabarkan menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima informasi dari masyarakat dan melakukan peninjauan lapangan.
Pernyataan yang dikutip dari unggahan akun tersebut berbunyi:
“Upaya yang dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah memastikan BBM tetap tersedia di SPBU wilayah Kabupaten Bengkalis, khususnya dipulau Bengkalis dan Pulau Rupat,” ujarnya.
Unggahan itu juga menyoroti keberadaan empat SPBU yang menjadi tumpuan masyarakat di Pulau Bengkalis. Keterbatasan jumlah SPBU dan jam operasional dinilai berpotensi menyulitkan warga yang tinggal jauh dari pusat kota.
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kecukupan akses distribusi BBM bagi masyarakat di wilayah pelosok. Ketersediaan Pertalite di SPBU belum tentu menjamin kemudahan akses bagi seluruh warga apabila jarak tempuh dan waktu pelayanan menjadi kendala.
Saat Redaksi meminta konfirmasi mengenai unggahan tersebut, Zulpan membenarkan sumber kutipan itu dengan menjawab, “Ye bg.”
Tiga Pertanyaan Redaksi Belum Dijawab Langsung Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Redaksi Satuju.com mengirimkan tiga pertanyaan melalui WhatsApp kepada Zulpan terkait kelangkaan Pertalite di Pulau Bengkalis.
Pertanyaan pertama menyangkut hasil konkret koordinasi Disdagperin dengan BPH Migas sejak Juli 2026, termasuk kebijakan yang telah dihasilkan dan alasan masyarakat pelosok masih mengeluhkan kesulitan memperoleh Pertalite.
Pertanyaan kedua berkaitan dengan solusi bagi warga yang tinggal 30–70 kilometer dari SPBU. Redaksi meminta penjelasan mengenai kemungkinan skema distribusi yang mempertimbangkan kondisi geografis serta kapan masyarakat dapat merasakan hasilnya.
Pertanyaan ketiga menyangkut langkah terukur, batas waktu penyelesaian, dan pertanggungjawaban kinerja Disdagperin jika persoalan tersebut terus berlarut.
Berdasarkan pemeriksaan Redaksi, pesan konfirmasi tersebut telah dibaca, ditandai dengan centang biru. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Zulpan belum memberikan jawaban langsung atas ketiga pertanyaan tersebut.
Keterangan tambahan mengenai pengecekan antrean bersama Pertamina serta jawaban singkat yang membenarkan kutipan Instagram telah dimasukkan sebagai bagian dari perkembangan konfirmasi. Keterangan itu belum menjawab seluruh substansi pertanyaan Redaksi.
Tim awak media tetap membuka ruang bagi Zulpan dan Disdagperin Kabupaten Bengkalis untuk memberikan penjelasan lebih lengkap, termasuk hasil pengecekan bersama Pertamina, kondisi pasokan BBM, serta langkah konkret untuk memperbaiki akses masyarakat di wilayah pelosok.
Persoalan ini membutuhkan penjelasan yang terukur agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai penyebab kesulitan mendapatkan Pertalite dan upaya pemerintah dalam mengatasinya.
