PEKANBARU, – Persoalan hunian tetap menjadi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di kawasan urban. Di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, langkah konkret mulai diambil melalui verifikasi lapangan yang melibatkan sinergi lintas instansi. Tak sekadar urusan administratif, langkah ini adalah upaya untuk mengembalikan martabat keluarga melalui tempat tinggal yang manusiawi.
Pada Selasa (12/5/2026), tim gabungan yang terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana (KB), Satuan Kerja Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kementerian Provinsi Riau, serta perangkat Kelurahan Sri Meranti, menyisir lorong-lorong pemukiman. Mereka bergerak untuk memvalidasi kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah lama menjadi target intervensi pemerintah.
Penyuluh KB Kecamatan Rumbai, Hendrizal, SH, yang berada di baris depan peninjauan ini menyebutkan bahwa data kependudukan harus berkelindan dengan realitas fisik di lapangan. Menurutnya, peran Penyuluh KB kini meluas melampaui urusan kontrasepsi, yakni menyentuh aspek kualitas lingkungan keluarga.
”Kami terus bergerak untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pengecekan lokasi ini krusial agar bantuan yang dikucurkan nantinya benar-benar tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Hendrizal di sela peninjauan rumah-rumah warga.
Sinergitas Birokrasi
Langkah proaktif ini mendapat dukungan penuh dari otoritas lokal. Sekretaris Lurah Sri Meranti, Ayu Safitri, bersama Kepala Seksi Pemerintahan, David, turut mendampingi proses verifikasi tersebut. Kehadiran mereka memastikan bahwa setiap usulan pembangunan memiliki landasan sosial dan legalitas yang kuat di tingkat kelurahan.
Dalam catatan tim lapangan, terdapat 11 titik prioritas yang diverifikasi dalam agenda maraton tersebut. Sebanyak 9 titik berada di Kelurahan Sri Meranti, sementara dua titik lainnya masing-masing terletak di Kelurahan Lembah Damai dan Kelurahan Meranti Pandak.
Pemeriksaan mencakup detail kerusakan struktural bangunan, ketersediaan sanitasi, hingga akses air bersih—tiga parameter kunci dalam menentukan kelayakan sebuah hunian dalam standar kesehatan nasional.
Menuju Ketahanan Keluarga
Upaya ini juga menjadi bagian dari agenda besar yang dipantau oleh Kepala KEMENDUKBANGGA/BKKBN Provinsi Riau. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa program perumahan tidak bisa berjalan sendirian; ia harus terintegrasi dengan program pemberdayaan keluarga untuk memutus rantai kemiskinan.
Bagi warga di pelosok Rumbai, kehadiran tim verifikasi ini membawa secercah harapan. Di tengah keterbatasan ekonomi, mimpi untuk memiliki atap yang tak lagi bocor dan dinding yang kokoh kini mulai mendapatkan kepastian hukum dan teknis.
Kini, bola berada di tangan pengambil kebijakan untuk memastikan hasil verifikasi lapangan ini segera dikonversi menjadi tindakan pembangunan. Sebab, di balik angka 11 titik tersebut, ada belasan jiwa yang menggantungkan harapannya pada komitmen negara untuk hadir di ruang tamu mereka.
