PEKANBARU || Di saat banyak daerah kelimpungan akibat pemangkasan anggaran pusat, Pemerintah Kota Pekanbaru justru mencatatkan prestasi finansial yang mencolok. Sepanjang tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru melonjak tajam hingga menembus angka Rp1,170 triliun, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp800 miliar.
Capaian ini tidak lahir secara instan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, yang berlatar belakang sarjana ekonomi, mengakui kondisi keuangan daerah tahun 2025 penuh tekanan. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas lebih dari Rp433 miliar. Namun, bagi Agung, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bekerja.
“Kalau anggaran dipotong, yang harus ditingkatkan itu kreativitas dan keberanian mengambil keputusan,” tegas Agung dalam rilis akhir tahun di Komplek Perkantoran Tenayan Agung, Rabu (31/12/2025).
Salah satu langkah paling tegas adalah penertiban reklame liar. Ratusan tiang baliho tanpa izin dipotong tanpa kompromi. Alih-alih menimbulkan resistensi, kebijakan ini justru memicu kesadaran para pengusaha reklame. Mereka datang sendiri mengurus izin dan membayar pajak, sehingga sektor reklame kembali menjadi penyumbang PAD yang signifikan.
Tak hanya itu, kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat melonjak hingga 300 persen pada periode sebelumnya juga dikoreksi. Tarif PBB diturunkan kembali ke skema awal. Hasilnya, partisipasi masyarakat melonjak karena beban pajak dirasakan lebih rasional dan manfaatnya mulai terlihat nyata.
“Tahun ini kita turunkan PBB seperti semula. Masyarakat jadi mau bayar. Ketika mereka lihat jalan dibangun, drainase diperbaiki, kepercayaan tumbuh dan PAD naik,” ujar Agung.
Lonjakan PAD tersebut berdampak langsung pada stabilitas fiskal daerah. Pemkot Pekanbaru tetap mampu membayar Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan gaji ke-14 pegawai secara penuh, di saat sejumlah daerah lain terpaksa memangkas hak aparatur sipilnya.
Di sektor pembangunan, hasilnya kasat mata. Sepanjang 2025, perbaikan jalan mencapai lebih dari 42 kilometer, jauh melampaui target awal 20 kilometer. Tahun 2026, Pemkot menargetkan pembangunan dan perbaikan 60 kilometer jalan, disertai alokasi anggaran Rp100 miliar khusus untuk pembenahan drainase di seluruh wilayah kota.
Efisiensi anggaran juga diterapkan secara ketat. Seluruh perjalanan dinas pegawai, dari eselon II hingga staf, wajib mendapatkan izin langsung dari Wali Kota. Langkah ini memangkas pemborosan SPPD dan mengalihkan anggaran ke kebutuhan yang lebih menyentuh masyarakat.
“Lebih baik uangnya kita pakai untuk bangun jalan dan drainase daripada habis di perjalanan dinas,” tegas Agung.
Menutup tahun 2025, Agung mengapresiasi soliditas seluruh OPD dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Ia memastikan hampir seluruh kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga telah diselesaikan, demi menjaga kepercayaan pelaku usaha dan stabilitas ekonomi daerah.
Rekor PAD 2025 ini menjadi penanda bahwa keberanian, ketegasan, dan kejelian manajerial bukan sekadar jargon, melainkan terbukti mampu membawa Pekanbaru tetap melaju di tengah tekanan fiskal nasional.(*Red)
