PEKANBARU ,RiauBerantas.com – Polda Riau berhasil mengembangkan kasus perburuan dan perdagangan ilegal gading Gajah Sumatera hingga ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dua orang yang diduga menjadi aktor intelektual di balik sindikat tersebut, FA (62) dan FS (43), segera menghadapi proses persidangan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa.
Dalam pengembangan perkara ini, penyidik mengungkap perputaran dana hasil kejahatan satwa liar mencapai Rp1,872 miliar. Aliran uang tersebut diduga disamarkan melalui 34 kali transaksi keuangan.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, mengatakan pengusutan aliran dana dan aset para tersangka merupakan bagian dari implementasi program Green Policing melalui strategi Green Financial Crime (GFC).
Strategi tersebut diarahkan untuk memutus keuntungan ekonomi yang menjadi salah satu motif di balik perburuan satwa dilindungi dan kejahatan lingkungan.
“Perlindungan Gajah Sumatera tidak cukup hanya dengan patroli konservasi, tetapi harus memutus jaringan ekonominya. Lewat jerat TPPU, kami melacak ke mana uang mengalir dan menyita aset para pemodalnya,” ujar Ade dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Pengusutan aliran keuangan sindikat ini dilakukan penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau di bawah komando AKBP Teddy Ardian sejak Juni 2026.
Hasil penelusuran mengungkap 34 transaksi keuangan dengan total perputaran dana mencapai Rp1.872.000.000.
Penyidik juga menemukan bahwa jaringan tersebut diduga terorganisasi dan beroperasi di sembilan titik perburuan Gajah Sumatera selama periode 2024–2026.
Dalam struktur jaringan itu, FA diduga berperan sebagai cukong yang menyediakan pendanaan dan kebutuhan logistik perburuan. Sementara FS diduga mengelola lalu lintas keuangan hasil aktivitas ilegal tersebut.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), penyidik kini mempersiapkan pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan TPPU turut disiapkan untuk diserahkan, di antaranya alat berat, kendaraan, uang tunai, serta dokumen perbankan.
Barang bukti tersebut nantinya menjadi bagian dari pembuktian perkara di persidangan.
Pengembangan kasus hingga penelusuran aset ini menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar. Sebab, pemberantasan perburuan gajah tidak hanya menyasar pemburu di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang diduga mendanai dan mengambil keuntungan dari perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi.












