PEKANBARU, RiauBerantas.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menyelenggarakan Rapat Paripurna beragendakan penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2025, Senin (13/4/2026).
Sidang dewan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri dengan didampingi unsur pimpinan lainnya, yakni M Dikky Suryadi Khusaini serta Andry Saputra. Turut hadir di ruang rapat, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar beserta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam agenda persidangan ini, pihak eksekutif memberikan tanggapan resmi terhadap serangkaian pertanyaan strategis yang sebelumnya dilontarkan oleh gabungan fraksi legislatif. Sorotan utama perwakilan rakyat mencakup kelancaran realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan kualitas infrastruktur, hingga upaya peningkatan program kesejahteraan sosial.
“Alhamdulillah, seluruh pertanyaan dari fraksi-fraksi sudah kita jawab satu per satu. Ini menjadi bagian dari koreksi DPRD kepada kita, dan semua masukan sudah kita terima,” ungkap Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar.
Pemerintah kota merincikan capaian realisasi PAD sepanjang tahun 2025 yang diklaim menembus angka Rp1,3 triliun. Pemasukan daerah terbesar disumbang dari sektor pajak senilai Rp1,182 triliun, disusul perolehan retribusi dan sumber pendapatan sah lainnya yang menandakan adanya pergerakan positif dari tahun sebelumnya.
Selain lonjakan pendapatan, otoritas daerah juga melaporkan adanya surplus anggaran di atas Rp200 miliar. Jika digabungkan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari hasil efisiensi eksekusi program pemerintahan, total dana kas yang tersisa mencapai ratusan miliar rupiah.
“Jika digabungkan antara surplus dan Silpa, totalnya mencapai sekitar Rp255 miliar. Ini menjadi modal yang sangat baik untuk menghadapi tantangan di tahun 2026,” paparnya.
Atas pemaparan tersebut, pihak pemerintah menyerahkan dokumen LKPj kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk ditelaah lebih lanjut. Proses evaluasi konstruktif bersama para pimpinan OPD ke depan diharapkan mampu menghasilkan temuan krusial sebagai pedoman perbaikan mutu pembangunan kota.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri merespons positif kelengkapan jawaban yang disajikan pihak eksekutif. Langkah ini dinilai mencerminkan iklim sinergi yang transparan antara pengambil kebijakan dan lembaga pengawas.
“Beragam pandangan dari fraksi sudah dijawab pemerintah. Ini menjadi bagian dari masukan bersama agar ke depan tercipta harmonisasi yang lebih baik,” urainya.
Sebelum menutup persidangan, politisi Partai Demokrat ini mengingatkan tim khusus dewan untuk memacu proses bedah dokumen LKPj 2025. Tenggat waktu yang ketat menuntut kerja cepat dan cermat dari seluruh anggota legislatif lintas fraksi.
“Ada perda baru berkaitan LKPj, harapannya bisa segera diselesaikan karena deadline akhir bulan ini. Pansus sudah terbentuk, jadi harus bergerak cepat agar selesai tepat waktu,” tegasnya.(Galeri)
