Rokan Hulu — Penjelasan Direktur PT Cakra Duta Hewani mengenai pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan studi banding Ketahanan Pangan kurang lebih 100 desa di Rokan Hulu terus menuai reaksi dari Andi Saputra Ketua DPW LSM Gerakan Nawacita Rakyat Indonesia (GNRI). Selain sorotan biaya sebesar Rp21 juta per desa, pengamat kini mempertanyakan apakah kegiatan ini benar-benar lahir dari keinginan desa, atau justru berjalan melalui pola komando terstruktur yang membuat seluruh desa bergerak seragam, Jum’at (21/11/2025).
Direktur menegaskan kegiatan ini merupakan permintaan desa.
“Awalnya itu saya hanya menawarkan program yang sifatnya membantu mereka untuk melaksanakan program dalam pembuatan Proposal. Bebas mau di mana dilaksanakan, tidak ada masalah, tapi harus ada yang namanya studi banding,” jelasnya.
Namun Andi menilai bahwa pernyataan “bebas” itu bertolak belakang dengan kondisi lapangan.
“format kegiatan serupa, dan biaya seragam Rp21 juta per desa. Kalau benar bebas, tidak mungkin hasilnya seragam begini. Pertanyaan publik wajar: apakah kegiatan ini muncul dari kebutuhan desa atau dari komando tertentu di atas mereka?” ujarnya
Ia menambahkan bahwa keseragaman pola biasanya tidak muncul dari keputusan desa mandiri. “Desa punya kebutuhan berbeda-beda. Jika seluruh desa tiba-tiba melakukan hal yang sama, itu indikasi ada arahan pusat kegiatan.”
Biaya Rp21 Juta Tetap Pertanyaan Utama
Direktur membantah bahwa kegiatan itu bernilai miliaran rupiah secara terpusat.
“Ketika dikumpulkan Rp21 juta × 100 desa jadi Rp2,1 miliar, iya. Tapi saya tidak pernah melihat Rp2,1 miliar. Yang saya lihat itu Rp21 juta per desa,” katanya.
Namun menurut Andi, penjelasan itu tidak menyelesaikan persoalan utama.
“Yang dipertanyakan publik bukan soal siapa melihat total. Yang dipertanyakan adalah apakah Rp21 juta untuk satu desa itu wajar atau tidak,” tegas pengamat anggaran.
Alasan Studi Banding ke Sumut Dirasa Tidak Cukup Kuat
Direktur berdalih lokasi dipilih karena Riau tidak memiliki fasilitas edukasi besar.
“Di Riau tidak ada tempat yang bisa mengakses masuk ratusan orang. Pokpan pun tidak bisa mengakomodir mereka punya SOP,” ujarnya.
Andi menilai alasan tersebut tidak menjawab urgensi kegiatan tersebut.
“Bimtek itu pada dasarnya forum transfer pengetahuan. Semua materi—manajemen pakan, standar kandang, tata kelola produksi telur—bisa dijelaskan dengan visualisasi, simulasi, bahkan video teknis. Tidak ada keharusan membawa peserta ke luar daerah hanya untuk melihat hal yang sebenarnya bisa dipresentasikan dalam satu ruang pelatihan.”
“Dalam sektor ayam petelur, visualisasi kandang, SOP perawatan, hingga analisis biaya sudah sangat matang. Semua tersedia dalam modul dan platform edukasi. Jadi alasan ‘harus studi banding’ tidak berdiri kuat.”
SPJ Diubah, Pola Kegiatan Diduga Bergeser
Direktur mengakui SPJ awal didesak untuk kami segerakan dan akan diperbarui karna kegiatan belum selesai report nya di tanggal 31 Desember.
“SPJ itu nantinya akan diperbarui lagi karena durasinya sampai 31 Desember,” katanya.
Pengamat melihat ini sebagai sinyal bahwa pola kegiatan berubah setelah dokumen awal disusun.
“Kalau SPJ sudah dibuat berarti kegiatan sudah selesai, kegiatannya yang disebutkan sampai akhir Desember, lalu kenapa SPJ harus dibuat dulu?, itu wajar dipersoalkan. Itu indikasi ketidakteraturan kegiatan, apakah karna menuai sorotan makanya kegiatan tersebut dibilang hingga akhir Desember?” kata pengamat.
Kapasitas Pendampingan Seluruh Desa yang telah melaksanakan Bimtek Diragukan
Direktur mengklaim perusahaannya turun kembali ke desa setelah kegiatan di Medan.
“Sekarang tugas kami datangi desa-desa supaya memastikan program berjalan sesuai rolenya,” jelasnya.
Pengamat mempertanyakan kemampuan itu.
“Mendampingi seluruh Desa bukan kerja kecil. Butuh SDM besar. Publik perlu tahu apakah perusahaan ini benar-benar punya tenaga pendamping memadai,” katanya.
Dugaan Pola “Komando” Masih Menggantung
Keseragaman kegiatan, dan pola administrasi membuat pengamat menilai bahwa penjelasan Direktur belum menghapus kecurigaan bahwa kegiatan ini tidak sepenuhnya lahir dari keinginan desa.
“Seluruh desa bergerak dengan pola yang sama. Itu tidak terlihat seperti mekanisme ‘permintaan desa’. Pertanyaan publik: apakah ini komando dari struktur tertentu? Itu harus dijawab dengan dokumen,” Tutupnya.
