RiauBerantas, Pekanbaru – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menemukan sebanyak 50 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak ketiga ditemukan terbit di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Total luas tanah tersebut mencapai 9.362 meter persegi dan menariknya sebaran SHM tersebut berada di tengah Kota Pekanbaru.
Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 41/T/LHP/DJPKN-V.PEK/PPD.03/12/2025 tertanggal 31 Desember 2025.
“Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa terdapat 50 SHM atas nama pihak ketiga dengan luas total 9.362 m2 terbit di atas tanah HPL milik Pemko Pekanbaru,” demikian bunyi temuan BPK dalam LHP tersebut dikutip RiauBerantas, Selasa, 10 November 2026.
BPK mengungkapkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekurangan penerimaan pendapatan daerah dari pemanfaatan tanah HPL. Selain itu, terdapat potensi kehilangan penguasaan tanah HPL yang telah beralih kepemilikan kepada pihak lain.
Sebaran 50 sertifikat tersebut berada di empat kelurahan. Sebanyak 33 SHM tercatat di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan. Kemudian sembilan SHM di Kelurahan Sukaramai, lima SHM di Kelurahan Kota Tinggi, dan tiga SHM di Kelurahan Sumahilang. Ketiga kelurahan terakhir berada di Kecamatan Pekanbaru Kota.
Persoalan ini memunculkan spekulasi di tengah – tengah masyarakat mengenai dasar penerbitan puluhan sertifikat tersebut.
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemko Pekanbaru dalan LHP BKP tersebut menyatakan pemerintah kota selaku pemegang HPL tidak pernah memberikan rekomendasi pengalihan hak tanah tersebut menjadi SHM kepada pihak lain, baik melalui mekanisme jual beli maupun mekanisme lainnya.
Lantas, bagaimana puluhan sertifikat hak milik itu bisa terbit di atas tanah yang berstatus HPL milik pemerintah kota?
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa tanah berstatus HPL dapat berubah menjadi hak milik apabila memperoleh surat rekomendasi dari pemegang HPL.
Sementara itu, dalam perjanjian pemanfaatan tanah HPL antara Pemko Pekanbaru dengan penerima manfaat telah diatur bahwa objek tanah tidak dapat dialihkan dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan pemerintah kota selaku pemegang HPL.
Kontradiksi keterangan di dalam LHP BPK tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan. Siapa yang mengajukan permohonan penerbitan 50 SHM itu? Apa alas hak yang digunakan? Apakah rekomendasi pemegang HPL pernah diterbitkan? Dan bagaimana proses administrasi pertanahan hingga sertifikat tersebut bisa terbit?
Perbedaan keterangan tersebut juga membuat proses penerbitan sertifikat perlu ditelusuri lebih lanjut. Mulai dari riwayat penguasaan tanah, dokumen alas hak, permohonan penerbitan sertifikat, hingga ada atau tidaknya rekomendasi tertulis dari Pemko Pekanbaru.
Selain itu, warkah penerbitan sertifikat juga menjadi salah satu dokumen penting untuk menjelaskan bagaimana 50 SHM tersebut bisa terbit di atas tanah HPL milik pemerintah daerah.
Temuan BPK ini tidak hanya menyangkut persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga pengamanan aset daerah dan potensi penerimaan pendapatan yang seharusnya menjadi hak Pemko Pekanbaru.
Atas temuan tersebut, BPKAD menyatakan akan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk memperoleh kejelasan mengenai status dan proses penerbitan 50 SHM tersebut.
