PEKANBARU – Perkumpulan Jejak Hijau Lestari mengeluarkan pernyataan sikap keras dan tegas terhadap hancurnya manajemen keselamatan kerja serta bobroknya tata kelola administrasi di lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau (UID RKR).
Insiden lift horor pada akhir Mei lalu yang mengurung empat orang personel Zulwendri, Rini Andriani, Malsya, dan Cyntia selama 111 menit di dalam kabin kedap udara Gedung Utama, Jalan Tuanku Tambusai, dinilai sebagai bukti nyata adanya kelalaian berat (gross negligence) yang hampir merenggut nyawa manusia.
Ketua Umum Perkumpulan Jejak Hijau Lestari, Randi Syaputra, menegaskan bahwa tragedi ini menelanjangi ironi terbesar dari korporasi pelat merah yang mengaku sebagai penguasa energi tersebut.
”Ini tamparan keras bagi kredibilitas PLN. Setiap hari mereka mendikte masyarakat soal pelayanan prima dan keandalan energi. Namun faktanya, saat pemadaman massal (blackout) terjadi, rumah mereka sendiri justru lumpuh total! Sistem otomatisasi pemindahan daya darurat (automatic transfer switch) mati, dan mesin genset cadangan mereka malah mogok berkali-kali saat hendak dinyalakan secara manual. Ini murni kelalaian pemeliharaan aset keselamatan (lack of maintenance). Kalau menjaga keselamatan nyawa karyawannya di rumah sendiri saja mereka teledor, dengan modal apa mereka bisa menjamin keamanan kelistrikan di ratusan ribu rumah masyarakat Riau?” tegas Randi Syaputra dalam keterangan persnya di Pekanbaru, Senin (8/6/2026).
Izin Lingkungan Tercecer di Kantor Lama
Ketidaktertiban sistem keselamatan di gedung baru bertingkat lima tersebut ternyata sejalan dengan carut-marutnya pengurusan dokumen hukum lingkungan mereka. Berdasarkan surat resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Nomor B.600.4.6/DLHK-PLB3/49/2026 tertanggal 5 Maret 2026, Gedung Utama baru PLN UID RKR di Jalan Tuanku Tambusai secara faktual belum mengantongi izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di alamat baru tersebut.
Dokumen negara tersebut membuktikan bahwa izin pengelolaan limbah berbahaya milik UID RKR (baterai bekas, oli trafo bekas, hingga tinta atau toner bekas) justru masih tertinggal di alamat kantor lama mereka di Jalan Dr. Setia Budhi Nomor 57. Sementara itu, Kantor PT PLN UP3 Pekanbaru yang saat ini menduduki lokasi lama serta seluruh Unit Layanan Pelanggan (ULP) se-Pekanbaru kedapatan beroperasi tanpa masuk dalam daftar pengawasan ataupun registrasi administratif lingkungan hidup daerah.
”Gedung gagah, tetapi urusan izin lingkungan mendasar malah tercecer di alamat lama. Secara hukum tata bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, jika fungsi proteksi keselamatan jiwa gagal total dan tata kelola limbahnya tidak terdaftar di domisili baru, maka apabila ada dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF), gedung ini otomatis cacat hukum dan wajib dibekukan oleh pemerintah daerah!” cetus Randi.
Seruan Aksi Massa Terbuka: Kepung PLN UID RKR
Atas dasar ancaman nyata terhadap keselamatan nyawa manusia dan pengabaian regulasi lingkungan hidup ini, Perkumpulan Jejak Hijau Lestari menyatakan mosi tidak percaya kepada jajaran manajemen tertinggi PLN UID RKR. Randi Syaputra memastikan pihaknya telah mengonsolidasikan gerakan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Utama PLN UID RKR di Jalan Tuanku Tambusai pada Jumat, 12 Juni 2026 mendatang.
Aksi unjuk rasa tersebut membawa empat tuntutan mutlak tanpa kompromi:
- Copot General Manager PLN UID RKR atas kelalaian fatal manajemen.
- Segel gedung baru PLN karena diduga ilegal tanpa Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- Pidanakan pelanggaran K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) atas tragedi lift horor 111 menit.
- Segel TPS Limbah B3 yang beroperasi tanpa izin di domisili baru.
”Hari Jumat, 12 Juni nanti, kami pastikan Perkumpulan Jejak Hijau Lestari bersama masyarakat akan turun ke jalan. Publik tidak boleh lagi berkompromi dengan arogansi korporasi BUMN yang berlindung di balik status objek vital negara, sementara di dalam rumahnya sendiri nyata-nyata melanggar undang-undang. Nyawa manusia terlalu berharga untuk dikorbankan demi menutupi bobroknya manajemen internal mereka!” tutup Randi Syaputra.
