INHIL|| Calon Gubernur (Cagub) Riau nomor urut 2, H Muhammad Nasir berjanji akan membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perkelapaan jika pasangan Nasir Wardan Riau Bersatu (Nawaitu) diamanahkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Nantinya, BUMD itu akan mengatur regulasi tentang stabilitas harga tanaman kelapa.
“Kami akan bangun BUMD yang khusus mengurus tentang regulasi tata niaga kelapa di kabupaten/kota di Riau, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil),” ujar Nasir saat menggelar kampanye di Kabupaten Inhil, pekan lalu.
Nasir menjelaskan, keberadaan BUMD ini akan langsung di bawah Gubernur Riau. Sehingga dapat melakukan pengawasan langsung atas tata niaga dan harga kelapa, termasuk sawit di daerah-daerah sentra penghasilnya, terutama di Kabupaten Inhil.
“Selama ini harga kelapa di Inhil dinilai dimonopoli oleh satu perusahaan saja, maka harganya tidak menguntungkan petani kelapa. Maka, jika Nasir Wardan diberikan amanah untuk memimpin Riau, kami akan bangun BUMD yang khusus mengurus masalah tata niaga dan regulasi harga kelapa, jadi harganya selalu menguntungkan petani,” ucap Nasir yang 3 periode duduk sebagai Anggota DPR RI.
Disampaikan Nasir, pemerintah harus hadir di saat petani kelapa mengeluhkan tidak menentunya harga kelapa. Sehingga sangat berpengaruh signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan mereka.
“Kalau harga kelapa bagus, tentu petani tidak akan kesulitan untuk keperluan sekolah anaknya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka,” ucap Nasir.
Demikian juga dengan infrastruktur pendukung perkebunan kelapa, seperti trio tata air juga akan menjadi perhatian untuk dapat bantuan dari pemerintah. Sehingga hasil perkebunan kelapa dapat terjaga dengan baik.
“Pun demikian dengan bantuan bibit kelapa bagi tanaman kelapa petani yang sudah tidak produktif karena sudah berusia tua, termasuk juga bantuan pupuk dan lainnya,” kata Nasir.
Program pasangan Nawaitu, ulas Nasir, dalam hal ini tentu saja sejalan dengan pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto yakni Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Program ini sangat berdampak bagi masyarakat Indragiri Hilir pada umumnya. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, salah satu yang dijadikan motor penggerak perekonomian adalah hilirisasi melalui industri.
“Salah satu komoditas yang akan dikembangkan dari berbagai kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia adalah kelapa. Inhil memiliki potensi kelapa yang luar biasa, dengan luas perkebunan 432 ribu hektar yang dibeli gelar hamparan kelapa dunia oleh pelaku usaha kelapa,” ungkap Nasir.
Saat ini Indonesia menduduki posisi kedua (kalah dari Filipina per tahun 2020) di dunia sebagai negara terbesar penghasil kelapa dalam hal luasan (3,7 hektar/ha), volume produksi (1,12 ton per ha), serta total ekspor kelapa dan turunnya (kalah dalam nilai maupun ragam).
Catatan lainnya ialah produktivitas kelapa di Tanah Air stagnan di angka 1,1 ton per ha, 98,95 persen kebun rakyat tradisional tanpa pengorganisasian dan regenerasi, sebanyak 378.191 ribu ha tanaman tak menghasilkan (tua/rusak) dengan kemampuan replanting 6-10 ribu ha per tahun, lalu 756,98 juta kelapa bulat masih diekspor dengan pajak ekspor 0 persen.(yan)
