Riauberantas, Jakarta – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan imbas ekonomi pasca-disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tak hanya membuat iklim investasi goncang. Namun, KUHP yang baru bakal memperburuk dampak resesi global 2023.
“Akan memperburuk (dampak resesi global 2023). Komitmen investasi kemarin yang sempat dihasilkan dari KTT G20 bisa terancam batal atau hanya sekadar komitmen karena KUHP ini,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Jumat, 9 Desember 2022.
Padahal, Bhima menuturkan, kontribusi investasi mencapai 30 persenan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Bahkan menurut dia, masalah yang akan jadi hambatan utama tahun depan untuk investasi bukan lagi tahun politik, tapi KUHP.
“Jadi kalau investasi mau masuk ya KUHP harus dibatalkan,” tutur Bhima.
Bhima menyoroti salah satu pasal dalam KUHP, yakni kohabitasi atau perzinahan (melarang seks di luar nikah). Menurut dia, pasal tersebut bisa mengancam kunjungan wisatawan asing, khususnya di bisnis perhotelan–tak terkecuali tempat wisata. “Seharusnya KUHP lebih sensitif mengatur ini.”
Bhima melanjutkan, jika pasal di KUHP tersebut dipaksanakan berlaku, wisatawan, terutama yang datang dari negara barat, mulai Eropa, Amerika Serikat, hingga Australia, akan terganggu. Sebab, klausul itu dianggap mencampuri urusan privat.
Selain itu, KUHP disahkan di tengah masa transisi pasca-pandemi Covid-19, saat gelombang wisatawan asing mulai masuk ke Indonesia. Bhima pun menyayangkan KUHP ini justru tidak mendukung kebangkitan bisnis pariwisata internasional ke Indonesia.
Imbas itu sudah tampak dari banyaknya wisatawan asing yang membatalkan kedatangannya ke Tanah Air. “Jadi ini serius untuk investasi di sektor wisata. Pengembangan kawasan wisata, apalagi pemerintah mau mendorong medical tourism itu bisa terganggu rencananya,” tutur Bhima.
Lebih dari itu, Bhima menambahkan, dampaknya akan besar. Dia mengkhawatirkan investasi yang masuk ke Indonesia berkualitas rendah atau dari negara otoritarian. “Investasi yang berkualitas turun dari negara maju, yang masuknya banyak yang lebih ke enggak peduli lingkungan dan HAM gitu, karena di negara otoritarian memang nilainya begitu,” ucap Bhima.
RKUHP resmi disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang digelar kemarin, Selasa, 6 Desember 2022. Dalam draf akhir RKUHP versi 30 November 2022, RKUHP terdiri atas 624 pasal dan 37 bab.
KUHP baru bakal resmi berlaku tiga tahun mendatang. Sejumlah elemen masyarakat sipil memberikan perhatian khusus atas pasal penghinaan presiden hingga peraturan ranah privat seperti kohabitasi atau seks di luar nikah.***red/rls
Sumber : Tempo.co
