Pelalawan – Ini rangkaian percakapan Kepala Bidang Perlingungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pelalawan (N) bersama Sekretaris Tagana Muhammad Daud.
Daud: “Hallo…
Kabid:” ha..
Daudd:” Hallo…bang, kami nak makai mobil bang perintah Bupati, beliau suroh turon kelokasi buayo tu bang, mintak ijin bang”
Kabid:” ini siape ni…(tak kenal same Sekjen Tagana M.Daud)
Daud:” Daud
Kabid:”mobil tanyelah Kadis tu, Bupati kan di Surabaya ntah dimane tu same wakil, mane ade Bupati merintah”
Daud:” die WA ketua tadi bang”
Kabid:” haa tanyelah pak Kadis kalau nak makai Mobil”
Daud:”Kadis tak diangkat, tak bisa mintak bantu abang de, “
Kabid:”tak, yelah lagi nyetir haa..,”
Begitulah kira kira sepintas terdengat rekaman percakapan Sekretaris Tagana Muhammad Daud saat menelpon Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan (N) atas permintaan ijin meminjam mobil operasional Dinas Sosial guna turun kelokasi musibah warga diterkam buaya di desa Terbangiang kecamatan Bandar Petalangan pada hari Jum’at 17 juni 2022 lalu .
Menyimak percakapan telpon diatas Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia(GNPK-RI) Pimpinan Daerah Kabupaten Pelalawan, Abdul Murat.S.IP geleng-geleng kepala sambil berkomentar serius, beliau mengatakan seharusnya Kadis dan Kabid tersebut tidak diletakkan di Dinsos tapi lebih tepat dinonjobkan atau ‘sekalian untuk umpan buaya’, karena sama sekali tidak mencerminkan sikap sosialnya.
“Menurut saya tak harus Ketua Tagana yang menghuhungi Kabid, sebab ini musibah jangankan mobil dinas yang memang dibeli dengan uang rakyat, mobil pribadi pun kalau perlu dikasih pinjam begitu seharusnya, siapapun boleh minjam mobil itu apalagi untuk menangani musibah,” tuturnya, Minggu (19/06/2022)
Murat melanjutkan, sayang saja tak ada unsur pidananya kalau ada kita suruh aparat kepolisian menangkap pejabat yang memalukan negeri Pelalawan itu.
Ini juga sekaligus indikator buruk pelayanan Publik dari Dinas Sosial Pelalawan kepada masyarakat. Terkait kejadian ini Bupati harus memberi teguran keras kepada Kadis dan Kabid Dinas Sosial ini, bila perlu langsung copot aja jabatannya dan kedua pejabat Dinas Sosial ini harus mintak maaf bukan kepada Tagana tapi kepada Masyarakat.
“Mereka harus minta maaf atas sikap buruk yang tidak mencerminkan pelayan publik yang baik kepada masyarakat, ini contoh yang buruk jangan ditiru walau oleh anak kecil sekali pun, sangat tak bermutu,” bebernya.
Dan kepada Bupati Pelalawan Zukri Misran sudah seharusnya Tagana diiberi mobil operasinal yang siap ketika untuk digunakan.
“Kepada Bupati kami meminta Tagana itu diberi mobil dinasnya, karena kendaraan operasional seperti mobil itu sangat diperlukan oleh Tagana dalam membantu masyarakat saat ada bencana. Terakhir GNPK juga menegaskan kepada Dinsos agar bisa bekerja sama dengan semua pihak terutama Tagana, harus besinerga agar program sosial kemasyarakat di Pelalawan ini mulus berjalan,” tutup Murat.***red/rls
