PEKANBARU || Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memastikan program berobat gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) tetap berlanjut pada 2026. Program ini dijalankan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga, khususnya masyarakat kurang mampu.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan, Pemko telah menyelesaikan seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp29 miliar pada tahun 2025.
“Utang tahun sebelumnya sudah kami selesaikan. Saat ini tidak ada lagi tunggakan. Ini menjadi dasar kuat untuk melanjutkan program UHC,” ujar Agung di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (8/1/2026).
Dengan jumlah penduduk Pekanbaru yang telah melampaui 1,1 juta jiwa, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan kini telah melebihi target, termasuk seluruh warga kurang mampu.
Pada 2025, anggaran UHC terserap Rp82 miliar ditambah pelunasan tunggakan Rp29 miliar. Untuk 2026, Pemko meningkatkan alokasi anggaran menjadi Rp111 miliar.
“Anggaran ini harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Kabag Kepesertaan BPJS Kesehatan Pekanbaru, Gunardi Chandra, mengatakan kerja sama ini menunjukkan komitmen Pemko dalam melindungi warga miskin dari hambatan biaya pengobatan.
“UHC diperuntukkan bagi warga tidak mampu, bukan untuk yang sudah bekerja dan mampu secara finansial,” jelasnya.
Anggaran Rp111 miliar tersebut akan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 304.000 warga kurang mampu, yang seluruhnya didaftarkan pada kepesertaan kelas III dengan iuran Rp35.000 per orang per bulan.
