KPK Akan Periksa Harta Sekda Riau, FPPMM : Kami Sangat Mendukung Langkah KPK !

Riauberantas, Pekanbaru – Terkait banyaknya pemberitaan bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) akan melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Harianto hal itu bermula akibat dampak pamer harta yang dilakukan oleh istri dan anak beliau yang viral di medsos. Suhermanto sebagai Ketua Forum Pemuda Peduli Masyarakat Miskin ( FPPMM ) Kota Pekanbaru menyampaikan apreasiasi penih terhadap lembaga anti rasuah negara tersebut.

 

Dalam keteranngannya Suhermanto mengatakan bangga terhadap langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

“Kami menilai ini adalah langkah tepat agar ada efek jera bagi tiap pejabat yang pemer harta kekayaan seperti ini, disaat masyarakat sedang susah akibat bencana Covid tahun lalu, ekonomi kian terpuruk bahkan di kabupaten banyak terdapat masyarakat yang kategori miskin ektrim kok tega memamerkan gaya hidup mewah di tengah masyarakat, inikan sangat memukul kepercayaan masyarakat terhadap oknum pejabat pemerintah, tindakan yang dilakukan oleh Istri SF Hariyanto adalah prilaku konyol dan tidak bermartabat padahal ada 135 Ribu jiwa penduduk Riau dalam keadaan Miskin Ektrem, dimana hati nurani mereka sebagai pejabat Pemerintahan” jelas Suhermanto dengan rasa geram kepada wartawan, Selasa (28/03/2023).

 

Kepada Mendagri, tegas Suhermanto terkait tindakan flexing di medsos tersebut harus tindakan tegas, sama halnya dengan kasus pamer kekayaan oleh oknum Kemenkeu ataupun di Dirjen Hubla ( Kemenhub ) ada oknum yang baru saja dicopot akibat pamer harta kekayaan oleh keluarganya.

 

Kami meminta adanya persamaan Dimata Hukum terkait persolan ini.

 

“Kami meminta Mendagri tidak main-main terkait Sekdprov Riau SF Haryanto ini, harus ada tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh oknum pegawai Kemenkeu ataupun Dirjen Hubla yang baru di copot, sebagai masyarakat Riau kami meminta juga Mendagri untuk menonaktifkan SF Haryanto dari Sekdaprov Riau, masyarakat Riau tidak butuh pejabat seperti itu,”tutupnya. ***red/ads